KPPU Minta Konsultasi Dini: Restrukturisasi Kepatuhan Persaingan Usaha di Tingkat Kebijakan

Berita Sumber: "Kebijakan Berdampak pada Persaingan Usaha, KPPU Diminta Tak Hanya Bertindak di Akhir" (Hukumonline) · Cari artikel asli Berikut adalah analisis orisinal yang disusun AI berdasarkan fakta terverifikasi dari 1 pemberitaan nyata (bukan terjemahan atau salinan naskah asli). Lihat sumber di akhir artikel.

KPPU Kanwil IV Surabaya mengimbau agar pemerintah daerah dan korporasi mengintegrasikan analisis dampak persaingan usaha sejak tahap awal perumusan kebijakan, bukan menunggu sanksi di akhir proses. Langkah ini krusial bagi advokat dan tim hukum untuk merestrukturisasi fungsi kepatuhan internal guna mencegah pelanggaran terhadap UU No. 5 Tahun 1999 dan UU No. 20 Tahun 2008 yang semakin ketat diawasi. Dengan meningkatnya jumlah laporan masyarakat terkait praktik non-kompetitif, integrasi konsultasi dini menjadi strategi defensif vital untuk menghindari risiko hukum dan denda administratif.

Mengapa Sekarang: Lonjakan Keluhan dan Tekanan Regulasi di Daerah

Kantor Perwakilan KPPU Surabaya (Kanwil IV) secara tegas menyoroti tren meningkatnya jumlah keluhan masyarakat yang mengindikasikan maraknya praktik non-kompetitif di tingkat daerah. Peningkatan laporan ini bukan sekadar angka statistik, melainkan sinyal nyata bahwa praktik monopoli, kartel, atau penyalahgunaan posisi dominan semakin meresap dalam ekosistem bisnis lokal. KPPU menegaskan bahwa lonjakan keluhan ini menuntut respons yang lebih proaktif dan cepat, karena setiap keterlambatan dalam menindaklanjuti indikasi pelanggaran dapat merugikan persaingan usaha yang sehat dan kesejahteraan konsumen.

Situasi ini diperparah oleh kompleksitas regulasi daerah yang sering kali belum sepenuhnya mempertimbangkan dampak kompetisi. Banyak kebijakan atau peraturan daerah (Perda) yang diterbitkan tanpa kajian mendalam mengenai efeknya terhadap persaingan usaha, yang pada akhirnya menciptakan hambatan masuk pasar atau ketidakadilan bagi pelaku usaha kecil dan menengah. KPPU melihat bahwa pendekatan reaktif—dimana KPPU hanya bertindak setelah keluhan masuk atau pelanggaran terjadi—tidak lagi memadai untuk menangani akar masalah yang bersumber dari kebijakan itu sendiri.

Oleh karena itu, KPPU Kanwil IV Surabaya menginisiasi langkah preventif melalui sosialisasi dan konsultasi dini. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa pemerintah daerah tidak hanya fokus pada aspek administratif atau fiskal, tetapi juga mengintegrasikan prinsip persaingan usaha yang sehat sejak tahap perumusan kebijakan. Dengan melibatkan KPPU sejak awal, potensi konflik hukum dan sanksi di masa depan dapat diminimalisir, sekaligus menciptakan iklim usaha yang lebih transparan dan adil bagi seluruh pemangku kepentingan di wilayah kerja Kanwil IV.

Isu Inti: Pergeseran Paradigma dari Reaktif ke Preventif

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) melalui Kanwil IV Surabaya secara aktif mendorong pergeseran paradigma dari pendekatan reaktif menjadi preventif dalam pengawasan persaingan usaha. Dalam sosialisasi yang digelar pada 13 Agustus 2026 di wilayah kerja Bakorwil III, Anggota KPPU Eugenia Mardanugraha menekankan urgensi konsultasi mandiri sejak tahap perencanaan kebijakan. Langkah ini diambil sebagai respons terhadap lonjakan keluhan masyarakat yang mengindikasikan meningkatnya praktik non-kompetitif, sehingga KPPU mendorong pemerintah daerah untuk tidak hanya menunggu pelanggaran terjadi, tetapi proaktif meminta masukan hukum sebelum kebijakan diterapkan.

Kewenangan pengawasan KPPU yang diatur dalam UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat serta UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM, mencakup pemantauan terhadap monopoli, kartel, suap tawar, penyalahgunaan posisi dominan, hingga kemitraan usaha. KPPU menginstruksikan agar pemerintah daerah, yang meliputi lima kota dan tiga kabupaten di wilayah Malang Raya, melakukan konsultasi dini sebelum menerbitkan peraturan daerah (perda) atau keputusan yang berkaitan dengan pemberian hak eksklusif, pengangkatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), alokasi barang dan jasa, maupun penetapan tarif.

Integrasi kepatuhan dalam tata kelola daerah ini juga mencakup jaminan keseimbangan dalam kemitraan antara usaha besar/menengah dengan UMKM. KPPU menegaskan bahwa struktur kemitraan harus dirancang agar tidak memungkinkan pihak yang lebih kuat mendominasi atau mengeksploitasi mitra UMKM. Dengan mengadopsi mekanisme konsultasi dini ini, pemerintah daerah dapat meminimalkan risiko hukum akibat kebijakan yang bertentangan dengan prinsip persaingan usaha sehat, sekaligus menciptakan ekosistem bisnis yang adil dan transparan sejak awal perumusan regulasi.

Dampak Praktis: Risiko Hukum pada Perizinan dan Pengadaan Daerah

Penerbitan Peraturan Daerah (Perda) dan penunjukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tanpa analisis dampak persaingan yang memadai membawa risiko hukum yang signifikan. KPPU Kanwil IV Surabaya menekankan bahwa pemerintah daerah perlu meminta konsultasi dini sebelum menetapkan kebijakan yang berpotensi menciptakan hambatan pasar. Langkah ini krusial untuk menghindari pelanggaran terhadap UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, serta UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang mengatur kemitraan usaha.

Risiko utama muncul ketika pemerintah daerah memberikan hak eksklusif atau menunjuk pihak tertentu dalam pengadaan barang dan jasa tanpa mekanisme yang transparan dan kompetitif. Praktik seperti penetapan harga, alokasi layanan, atau pemberian izin yang diskriminatif dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan posisi dominan atau praktik monopoli. KPPU mengimbau agar setiap kebijakan daerah, mulai dari perizinan hingga pengaturan tarif, melewati tahap evaluasi dampak persaingan untuk memastikan keseimbangan antara kepentingan publik dan keadilan bagi pelaku usaha, termasuk UMKM.

Analisis Faktual: Ruang Lingkup Pengawasan KPPU di Wilayah Kerja

Kompetisi Usaha Komisi (KPPU) Kantor Wilayah IV Surabaya secara aktif mengawasi lima kota dan tiga kabupaten di wilayah kerja Bakorwil III terhadap potensi praktik kartel serta penyalahgunaan posisi dominan. Wilayah yurisdiksi ini mencakup Kota Malang, Batu, Pasuruan, Blitar, dan Surabaya, serta Kabupaten Malang, Sidoarjo, Pasuruan, dan Blitar. Pengawasan ini dilakukan berdasarkan kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, serta Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang mengatur hubungan usaha antara perusahaan besar dengan mitra usaha kecil dan menengah.

Dalam upaya preventif, KPPU mendorong pemerintah daerah untuk melakukan konsultasi dini pada tahap awal penyusunan kebijakan. Hal ini mencakup pemberian izin, pemberian hak eksklusif, pengangkatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), penentuan alokasi barang dan jasa, serta penetapan tarif. Dengan melibatkan KPPU sejak dini, pemerintah daerah dapat mengidentifikasi potensi pelanggaran persaingan usaha sebelum peraturan daerah atau kebijakan teknis diterbitkan, sehingga menghindari sengketa hukum di kemudian hari.

Selain pengawasan terhadap praktik monopoli dan kartel, KPPU juga menekankan pentingnya menjaga keseimbangan dalam hubungan usaha antara perusahaan besar atau menengah dengan mitra usaha kecil dan menengah. KPPU menginstruksikan agar perusahaan besar tidak menyalahgunakan posisi dominannya untuk mendominasi atau merugikan mitra usaha kecil. Peningkatan jumlah keluhan yang diterima oleh KPPU menjadi indikator bahwa praktik-praktik tidak sehat masih terjadi, sehingga pengawasan ketat di tingkat daerah menjadi krusial untuk menciptakan ekosistem bisnis yang adil dan kompetitif.

Hal yang Perlu Diperiksa: Integrasi Compliance dalam Tata Kelola Perusahaan

KPPU Kanwil IV Surabaya menekankan bahwa korporasi, khususnya yang bermitra dengan pemerintah daerah, wajib mengintegrasikan tim legal dan compliance untuk mengevaluasi setiap proyek bisnis. Evaluasi ini harus dilakukan secara ketat terhadap UU No. 5/1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat serta UU No. 20/2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Integrasi ini bukan sekadar formalitas, melainkan mekanisme preventif untuk memastikan bahwa setiap inisiatif bisnis tidak melanggar ketentuan persaingan usaha sebelum eksekusi dilakukan.

Komisaris KPPU, Eugenia Mardanugraha, menggarisbawahi pentingnya menjaga keseimbangan dalam hubungan kemitraan antara perusahaan besar atau menengah dengan mitra UMKM. Tim compliance bertugas memastikan bahwa perusahaan tidak mendominasi atau mengeksploitasi mitra UMKM, serta bahwa kebijakan perusahaan tidak menciptakan hambatan masuk bagi pesaing lain. Dengan adanya integrasi ini, perusahaan dapat mengidentifikasi potensi pelanggaran seperti penyalahgunaan posisi dominan atau praktik bisnis tidak sehat sejak dini, sehingga risiko sanksi hukum dapat diminimalisir.

Penerapan compliance yang terintegrasi juga sejalan dengan rekomendasi KPPU agar pemerintah daerah dan pelaku bisnis melakukan konsultasi dini. Hal ini mencakup evaluasi terhadap pemberian hak eksklusif, pengangkatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta penetapan harga atau tarif. Dengan melibatkan ahli hukum dan kepatuhan, perusahaan dapat memastikan bahwa setiap keputusan strategis tidak hanya menguntungkan secara komersial, tetapi juga mematuhi kerangka regulasi persaingan usaha yang berlaku, sehingga mengurangi potensi sengketa di masa depan.

Strategi Mitigasi: Membangun Budaya Kepatuhan Proaktif

Pergeseran paradigma dari penegakan hukum yang bersifat reaktif menuju preventif menuntut adanya mekanisme konsultasi dini dalam setiap perumusan kebijakan. Eugenia Mardanugraha dari KPPU secara eksplisit mendorong pemerintah daerah untuk tidak menunggu hingga terjadi sengketa, melainkan meminta klarifikasi hukum sejak tahap awal penyusunan peraturan daerah atau kebijakan teknis. Langkah ini sangat krusial mengingat kewenangan KPPU yang diatur dalam UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, serta UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM, mencakup pengawasan ketat terhadap pemberian hak eksklusif, penunjukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), hingga penetapan harga barang dan jasa. Dengan mengintegrasikan prinsip persaingan usaha ke dalam tata kelola pemerintahan, daerah dapat meminimalisir risiko hukum yang berujung pada pembatalan kebijakan atau sanksi administratif.

Implementasi budaya kepatuhan proaktif ini juga relevan dalam konteks kemitraan usaha, khususnya hubungan antara perusahaan besar atau menengah dengan pelaku UMKM. KPPU menekankan pentingnya menjaga keseimbangan dalam hubungan kemitraan agar tidak terjadi penyalahgunaan posisi dominan atau praktik monopoli yang merugikan mitra UMKM. Oleh karena itu, pemerintah daerah dan entitas bisnis perlu membangun prosedur internal yang memungkinkan adanya review hukum sebelum eksekusi kebijakan atau penandatanganan kontrak kemitraan. Pendekatan ini tidak hanya berfungsi sebagai mitigasi risiko, tetapi juga sebagai bentuk kepastian hukum yang mendukung ekosistem bisnis yang sehat dan kompetitif di tingkat lokal.

Secara praktis, langkah mitigasi ini dapat diwujudkan melalui pembentukan tim atau unit kerja yang berkoordinasi dengan KPPU Kanwil IV Surabaya untuk wilayah kerja Bakorwil III, yang mencakup lima kota dan tiga kabupaten di Jawa Timur. Dengan adanya peningkatan jumlah keluhan yang diterima KPPU sebagai indikator meningkatnya praktik usaha tidak sehat, kolaborasi dini menjadi kunci untuk mencegah pelanggaran sebelum terjadi. Pemerintah daerah didorong untuk secara aktif memanfaatkan layanan konsultasi ini sebagai bagian dari standar operasional prosedur dalam perumusan kebijakan publik, sehingga setiap regulasi yang lahir tidak hanya sah secara formal, tetapi juga substansif sesuai dengan prinsip persaingan usaha yang sehat.

Kesimpulan: Kepatuhan sebagai Nilai Tambah Bisnis Jangka Panjang

Kepatuhan terhadap hukum persaingan usaha tidak boleh dipandang semata-mata sebagai beban regulasi yang menghambat operasional, melainkan harus diinternalisasi sebagai fondasi keberlanjutan bisnis dan kemitraan strategis. Seperti yang ditekankan oleh KPPU, pendekatan preventif melalui konsultasi dini pada tahap kebijakan memungkinkan pemerintah daerah dan pelaku usaha mengidentifikasi potensi pelanggaran—seperti penerbitan perda yang diskriminatif atau penunjukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) secara sepihak—sebelum menjadi sengketa. Hal ini mengubah paradigma dari sekadar menghindari sanksi menjadi membangun ekosistem bisnis yang sehat, transparan, dan adil bagi seluruh pemangku kepentingan.

Dalam jangka panjang, kepatuhan proaktif menjadi nilai tambah kompetitif yang signifikan, terutama dalam menjaga keseimbangan hubungan antara perusahaan besar dan mitra Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). KPPU menekankan pentingnya menjaga keseimbangan dalam kemitraan agar tidak terjadi penyalahgunaan posisi dominan atau dominasi yang merugikan UMKM. Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat ke dalam tata kelola perusahaan dan kebijakan daerah, pihak-pihak terkait tidak hanya meminimalkan risiko hukum dari UU No. 5 Tahun 1999 dan UU No. 20 Tahun 2008, tetapi juga memperkuat kepercayaan pasar dan stabilitas bisnis yang berkelanjutan.

Pertanyaan Umum

Kapan pemerintah daerah sebaiknya berkonsultasi dengan KPPU terkait kebijakan persaingan usaha?

KPPU menyarankan agar pemerintah daerah melakukan konsultasi dini pada tahap awal penyusunan kebijakan, bukan menunggu saat kebijakan sudah diterapkan. Hal ini mencakup proses pembuatan peraturan daerah, penetapan tarif, hingga pengangkatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Apa saja jenis kebijakan daerah yang wajib diperiksa oleh KPPU?

KPPU mengawasi kebijakan yang berpotensi menciptakan monopoli, kartel, atau penyalahgunaan posisi dominan, serta pengaturan kemitraan dengan UMKM. Cakupan ini meliputi penetapan harga, alokasi barang dan jasa, serta pemberian hak eksklusif dalam peraturan daerah.

Bagaimana KPPU memastikan keadilan dalam kemitraan antara perusahaan besar dan UMKM?

KPPU menekankan pentingnya menjaga keseimbangan hubungan kemitraan agar perusahaan besar atau menengah tidak mendominasi mitra UMKM. Tujuannya adalah mencegah praktik bisnis tidak sehat yang dapat merugikan pelaku usaha kecil sesuai UU No. 20 Tahun 2008.

Sumber Rujukan

• rri.co.id