Kerangka Regulasi AI Berbasis Risiko di Indonesia: Dampak pada Kepatuhan Korporat dan Isu Pemisahan Kekuasaan

Berita Sumber: "Akademisi UI mendorong regulasi AI Indonesia berbasis risiko" (ANTARA News Jateng) · Cari artikel asli Berikut adalah analisis orisinal yang disusun AI berdasarkan fakta terverifikasi dari 3 pemberitaan nyata (bukan terjemahan atau salinan naskah asli). Lihat sumber di akhir artikel.

Pernyataan dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada September 2026 mendorong pembentukan regulasi kecerdasan buatan berbasis risiko yang mengadopsi prinsip tata kelola data dan keamanan sistem, sebuah langkah krusial bagi advokat dalam memetakan standar kepatuhan korporat baru. Usulan ini menjadi relevan karena Indonesia belum memiliki undang-undang tunggal yang komprehensif, sehingga perusahaan harus segera menyesuaikan strategi hukum mereka dengan mekanisme pengawasan, dokumentasi teknis, dan pelaporan insiden yang direkomendasikan.

Urgensi Regulasi AI di Indonesia: Konteks Akademik dan Global

Pernyataan Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Faruqin Fahmi Aritonang, dalam Konferensi Internasional Hukum, Tata Kelola, dan Keadilan Sosial ke-4 pada 15 September 2026 di Purwokerto, Jawa Tengah, menjadi pemicu diskusi mendesak mengenai kebutuhan kerangka hukum kecerdasan buatan (AI) yang adaptif. Dalam forum tersebut, ia menegaskan bahwa Indonesia perlu memperkuat regulasi AI berbasis risiko dengan merujuk pada Undang-Undang AI Uni Eropa, namun tidak boleh menerapkannya secara identik. Pendekatan ini menekankan pentingnya pembedaan tingkat risiko, mulai dari praktik yang dilarang, sistem berisiko tinggi, kewajiban transparansi, hingga penggunaan berisiko rendah, agar regulasi tetap relevan dengan konteks lokal.

Kondisi saat ini menunjukkan bahwa Indonesia belum memiliki satu undang-undang komprehensif khusus untuk AI, berbeda dengan Uni Eropa yang telah memiliki kerangka hukum tunggal. Meskipun demikian, regulasi existing terkait sistem elektronik dan pemrosesan data pribadi dapat menjadi titik awal atau landasan bagi pengembangan aturan AI yang lebih spesifik. Aritonang menekankan bahwa kerangka hukum yang ideal harus mencakup mekanisme tata kelola yang utuh, termasuk pengawasan, penilaian kesesuaian, pendaftaran, pemantauan pasca-peluncuran, pelaporan insiden, serta penerapan sanksi. Hal ini krusial untuk memastikan bahwa inovasi teknologi tidak mengorbankan prinsip keadilan sosial dan perlindungan hak asasi manusia.

Model Berbasis Risiko: Penyesuaian UU AI Eropa untuk Konteks Lokal

Pendekatan berbasis risiko yang diusulkan oleh akademisi Universitas Indonesia dinilai lebih relevan bagi konteks lokal dibandingkan adopsi langsung regulasi Uni Eropa. Hal ini karena Indonesia saat ini belum memiliki kerangka hukum tunggal yang komprehensif khusus untuk kecerdasan buatan. Dengan mengadopsi model yang membedakan tingkat risiko—mulai dari praktik yang dilarang, sistem berisiko tinggi, kewajiban transparansi, hingga penggunaan berisiko minimal—Indonesia dapat menyesuaikan regulasi dengan kapasitas pengawasan dan kebutuhan industri domestik. Strategi ini memungkinkan negara untuk memanfaatkan regulasi elektronik dan perlindungan data pribadi yang sudah ada sebagai titik awal, tanpa harus menanggung beban birokratis yang mungkin tidak sesuai dengan tahap perkembangan teknologi lokal.

Penerapan klasifikasi risiko ini juga memungkinkan penyesuaian kewajiban secara proporsional terhadap berbagai sektor. Sistem berisiko tinggi, misalnya, dapat diwajibkan untuk menerapkan manajemen risiko, tata kelola data, dokumentasi teknis, serta pengawasan manusia, tanpa membebani seluruh ekosistem AI dengan standar yang sama ketat. Pendekatan ini memberikan fleksibilitas bagi pelaku usaha untuk berinovasi pada area berisiko rendah, sambil tetap memastikan perlindungan ketat pada sistem yang berpotensi berdampak signifikan terhadap hak asasi manusia dan keamanan publik. Dengan demikian, regulasi Indonesia dapat menjadi lebih adaptif dan efektif dalam menyeimbangkan pertumbuhan teknologi dengan perlindungan masyarakat.

Standar Kepatuhan Baru untuk Sistem AI Berisiko Tinggi

Integrasi Kewajiban Teknis ke dalam SOP Korporat

Berdasarkan pandangan akademisi Universitas Indonesia, sistem AI yang dikategorikan berisiko tinggi wajib mengintegrasikan serangkaian kewajiban teknis ke dalam prosedur operasional standar (SOP) perusahaan. Kewajiban ini mencakup implementasi manajemen risiko yang komprehensif, tata kelola data yang ketat, serta dokumentasi teknis yang memadai. Selain itu, perusahaan harus memastikan adanya mekanisme pengawasan manusia (human oversight) yang efektif, serta menjamin tingkat akurasi, ketahanan sistem, dan keamanan siber yang sesuai dengan standar regulasi yang direkomendasikan.

Untuk memenuhi standar kepatuhan tersebut, korporasi perlu menyusun arsitektur internal yang tidak hanya berfokus pada aspek teknis, tetapi juga mencakup aspek dokumentasi dan pelaporan. Hal ini sejalan dengan prinsip bahwa sistem berisiko tinggi memerlukan rekam jejak yang jelas mengenai bagaimana data dikelola dan bagaimana keputusan dihasilkan. Dengan mengadopsi pendekatan berbasis risiko, perusahaan dapat memetakan kewajiban spesifik—seperti evaluasi kesesuaian dan pemantauan pasca-penggunaan—ke dalam alur kerja harian, sehingga risiko hukum dan operasional dapat dimitigasi secara proaktif.

Kewajiban Transparansi dan Dokumentasi untuk AI Generatif

Dampak Kewajiban Pelabelan dan Dokumentasi terhadap Strategi Kepatuhan

Penerapan kewajiban transparansi untuk konten sintetis dan deepfake, yang mengacu pada prinsip interaksi antara manusia dan kecerdasan buatan, menuntut perusahaan untuk mengubah strategi kepatuhan hukum mereka secara fundamental. Berdasarkan pandangan akademisi Universitas Indonesia, sistem kecerdasan buatan generatif atau generatif umum (general-purpose AI) diwajibkan memiliki kebijakan hak cipta yang jelas serta menyediakan ringkasan materi yang digunakan dalam proses pelatihan. Hal ini berarti perusahaan tidak lagi dapat beroperasi secara anonim dalam hal sumber data; mereka harus mampu mendokumentasikan asal-usul data pelatihan secara rinci untuk membuktikan bahwa penggunaan materi tersebut tidak melanggar hak kekayaan intelektual pihak ketiga.

Dampaknya terhadap hak cipta sangat signifikan, di mana perusahaan harus membangun mekanisme verifikasi data yang ketat sebelum model dilatih. Tanpa adanya dokumentasi yang memadai mengenai materi yang digunakan, perusahaan berisiko menghadapi gugatan hukum terkait pelanggaran hak cipta karena ketidakmampuan membuktikan legitimasi penggunaan data. Oleh karena itu, strategi kepatuhan harus berfokus pada integrasi audit data ke dalam siklus pengembangan produk, memastikan bahwa setiap konten sintetis yang dihasilkan memiliki jejak audit yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Untuk memitigasi risiko ini, perusahaan disarankan untuk:

Membangun sistem pelabelan otomatis untuk konten sintetis guna memenuhi standar transparansi.
Menyusun kebijakan hak cipta internal yang ketat terkait lisensi dan penggunaan data pelatihan.
Menyimpan dokumentasi teknis dan ringkasan data pelatihan sebagai bukti kepatuhan dalam potensi sengketa hukum.

Mekanisme Pengawasan dan Sanksi: Membangun Arsitektur Penegakan Hukum

Arsitektur Penegakan Hukum: Dari Pendaftaran hingga Sanksi

Untuk memastikan regulasi AI berbasis risiko tidak hanya menjadi dokumen normatif, mekanisme pengawasan yang komprehensif menjadi elemen krusial. Berdasarkan pandangan akademisi Universitas Indonesia, sistem regulasi harus mencakup serangkaian instrumen penegakan hukum yang terstruktur, mulai dari kewajiban pendaftaran sistem, pelaksanaan audit pasca-deploy, hingga mekanisme pelaporan insiden. Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan visibilitas penuh terhadap sistem AI yang beroperasi di Indonesia, sehingga otoritas terkait dapat melakukan pemantauan berkelanjutan terhadap kepatuhan standar teknis dan etis yang telah ditetapkan. Tanpa adanya mekanisme pendaftaran dan audit yang jelas, pengawasan terhadap sistem AI berisiko tinggi akan sulit dilakukan secara efektif.

Struktur sanksi yang tegas dan proporsional merupakan pilar lain dalam arsitektur ini untuk menjamin akuntabilitas korporasi. Mekanisme penegakan hukum perlu dirancang agar mampu menjatuhkan sanksi yang signifikan bagi pelanggar, sejalan dengan prinsip proporsionalitas risiko. Hal ini mencakup sanksi administratif hingga potensi denda yang dapat menjadi daya paksa bagi perusahaan untuk mematuhi kewajiban manajemen risiko, tata kelola data, dan pengawasan manusia. Dengan adanya kejelasan dalam struktur sanksi dan prosedur penilaiannya, perusahaan akan memiliki insentif yang kuat untuk mengintegrasikan kepatuhan AI ke dalam proses bisnis inti mereka, bukan sekadar sebagai formalitas hukum.

Penerapan mekanisme ini juga menuntut adanya kolaborasi antara regulator dan pelaku industri dalam hal standar teknis. Audit pasca-deploy harus dirancang agar mampu mengidentifikasi potensi kegagalan sistem atau bias algoritmik yang mungkin tidak terdeteksi pada tahap pengembangan awal. Oleh karena itu, regulasi perlu mewajibkan pelaporan insiden secara transparan dan cepat, sehingga regulator dapat mengambil tindakan korektif segera jika ditemukan pelanggaran yang membahayakan kepentingan publik. Integrasi mekanisme pendaftaran, audit, dan sanksi ini diharapkan dapat membangun ekosistem AI yang aman, dapat dipercaya, dan selaras dengan prinsip supremasi hukum di Indonesia.

Isu Konstitusionalitas PMK 55/2026 dalam Penyelesaian Sengketa Pajak

Potensi Pelanggaran Prinsip Pemisahan Kekuasaan

Penerapan PMK 55/2026 yang mengatur mekanisme penyelesaian sengketa pajak menimbulkan pertanyaan serius mengenai konstitusionalitasnya, khususnya terkait prinsip pemisahan kekuasaan. Dalam sistem hukum Indonesia, penyelesaian sengketa merupakan domain yudikatif yang menjadi kewenangan eksklusif lembaga peradilan, sementara pembuatan aturan main seharusnya berada di ranah legislatif atau eksekutif sebagai pembentuk kebijakan. Jika peraturan menteri mengatur secara substansial bagaimana sengketa diselesaikan, hal ini berpotensi mengaburkan batas antara fungsi eksekutif dan yudikatif, sehingga menimbulkan kekhawatiran terhadap independensi peradilan.

Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa intervensi regulasi pajak dalam mekanisme sengketa dapat dianggap sebagai upaya eksekutif untuk mengendalikan proses hukum yang seharusnya netral. Hal ini bertentangan dengan prinsip negara hukum di mana setiap warga negara berhak atas peradilan yang bebas dan tidak memihak. Meskipun otoritas pajak memiliki peran dalam administrasi negara, penetapan prosedur penyelesaian sengketa yang bersifat final dan mengikat melalui peraturan eksekutif dapat dipandang sebagai pelanggaran terhadap hak atas akses ke pengadilan. Oleh karena itu, diperlukan klarifikasi hukum yang tegas untuk memastikan bahwa regulasi ini tidak melampaui batas kewenangan eksekutif dan tetap menghormati supremasi yudikatif dalam penyelesaian perselisihan.

Langkah Strategis: Audit Kesiapan dan Mitigasi Risiko Hukum

Bagi korporasi, langkah pertama dalam menghadapi kerangka regulasi berbasis risiko adalah melakukan pemetaan komprehensif terhadap sistem AI yang digunakan. Perusahaan perlu mengidentifikasi apakah sistem tersebut masuk kategori berisiko tinggi, seperti yang mensyaratkan kewajiban manajemen risiko, tata kelola data, dokumentasi teknis, serta pengawasan manusia. Dengan mengacu pada prinsip yang diadvokasi oleh akademisi Universitas Indonesia, pemetaan ini menjadi fondasi untuk menentukan tingkat kepatuhan yang harus dipenuhi, mulai dari kewajiban transparansi interaksi hingga standar keamanan siber. Proses ini tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga menjadi dasar hukum untuk membuktikan bahwa perusahaan telah menjalankan due diligence sesuai standar yang diharapkan oleh pengawas.

Selain pemetaan risiko AI, perusahaan juga perlu meninjau ulang struktur kepatuhan pajak mereka, terutama di tengah dinamika regulasi seperti isu konstitusionalitas PMK 55/2026 dalam penyelesaian sengketa pajak. Perubahan regulasi ini menuntut perusahaan untuk memastikan bahwa mekanisme audit internal dan pelaporan pajak tetap selaras dengan potensi sengketa hukum yang dapat muncul dari penerapan teknologi baru. Perlu dikonfirmasi bagaimana integrasi antara kewajiban dokumentasi AI dan kewajiban perpajakan akan berdampak pada beban administratif perusahaan. Oleh karena itu, disarankan bagi manajemen untuk membentuk tim lintas fungsi yang menggabungkan keahlian teknologi informasi, hukum, dan perpajakan untuk mengantisipasi potensi sanksi dan memastikan kesiapan menghadapi mekanisme pengawasan serta penegakan hukum yang semakin ketat.

Pertanyaan Umum

Mengapa Indonesia disarankan menggunakan pendekatan regulasi AI berbasis risiko?

Pendekatan ini memungkinkan pengelompokan sistem AI berdasarkan tingkat bahayanya, mulai dari praktik yang dilarang hingga penggunaan berisiko rendah. Dengan cara ini, kewajiban seperti manajemen risiko dan pengawasan manusia dapat diterapkan secara proporsional pada sistem berisiko tinggi.

Apa saja kewajiban utama untuk sistem AI berisiko tinggi menurut rekomendasi tersebut?

Sistem AI berisiko tinggi diwajibkan memiliki manajemen risiko, tata kelola data, dokumentasi teknis, serta mekanisme pengawasan manusia. Selain itu, sistem harus menjamin akurasi, ketahanan, dan keamanan siber yang memadai.

Apakah Indonesia sudah memiliki undang-undang tunggal yang mengatur AI secara komprehensif?

Belum, Indonesia saat ini belum memiliki satu undang-undang AI yang komprehensif seperti Undang-Undang AI Uni Eropa. Regulasi yang ada mengenai sistem elektronik dan perlindungan data pribadi dapat menjadi titik awal untuk membangun kerangka regulasi AI.